DAFTAR USULAN
PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUN 2012

 

NO
JUDUL RANCANGAN QANUN
DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK STATUS DAN PENGUSUL KETERANGAN
Baru
Perubahan
1 Pemerintahan Gampong

Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Mengatur tentang Susunan Organisasi dan tugas pokok dan fungsi perangkat pemerintahan gampong

DPRK    
2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dan mengatur tentang peningkatan eselonering Satuan Polisi Pamong Praja dari III/a menjadi II/b

Walikota    
3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja  RSUD Meuraxa

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1519/MENKES/2010 tentang Penetapan kelas RSUD Meuraxa Milik Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dan mengatur tentang peningkatan status RSUD dari kelas C menjadi B.

Walikota    
4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, mengatur tentang pembentukan lembaga Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.

Walikota    
5 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh

Penyesuaian kembali dengan peraturan perundangan-undangan

Walikota    
6 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mejelis Pendidikan Daerah  (MPD) Kota Banda Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, mengatur tentang pembentukan lembaga Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh

Walikota    
7 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan daerah. Mengatur tentang perubahan terhadap mekanisme dan tata cara pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dan rancangan APBK

Walikota    
8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2013

Mengatur tentang pendapatan belanja dan pembiayaan

Walikota    
9 Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2011

Mengesahkan laporan keuangan Pemerintah kota (Laporan realisasi APBK, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah tahun anggaran 2010 yang sudah diperiksa (diaudit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Walikota    
10 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2012

Mengatur tentang pendapatan belanja dan pembiayaan

Walikota    
11 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mengatur tarif, tata cara pemungutan administrasi retribusi, sanksi.

Walikota    
12 Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor Sda Walikota    
13 Retribusi Izin Gangguan Sda Walikota    
14 Retribusi Parkir ditepi jalan umum Sda Walikota    
15 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sda Walikota    
16 Retribusi Rumah Pemotongan Hewan

Sda

Walikota    
17 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sda Walikota    
18 Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Sda Walikota    
19 Retribusi Pasar Grosir Sda Walikota    
20 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Sda Walikota    
21 Retribusi Izin Trayek Sda Walikota    
22
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Sda
Walikota
   
23
Retibusi Izin Usaha Perikanan
Sda
Walikota
   
24
Retribusi Pelayanan Pasar
Sda
Walikota
   
25
Retribusi Penggantian dan Penyedotan Kakus
Sda
Walikota
   
26
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengatur tentang mekanisme pengelolaan barang milik daerah

Walikota
   
27
Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencana pembangunan nasional, mengatur tentang proses perencanaan pembangunan, penganggaran daerah serta kebijakan publik lainnya.

Walikota
   
28
Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur tentang mekanisme pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

Walikota
   
29
Penanaman Modal di Kota Banda Aceh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal di Kota Banda Aceh

Walikota
   
30
Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank BPD

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Aceh

Walikota
   
31
Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengatru tentang perubahan terhadap mekanisme dan tata cara pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dan rancangan APBK.

 
Walikota