DAFTAR USULAN
PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUN 2011

 

NO
JUDUL RANCANGAN QANUN
DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK STATUS DAN PENGUSUL KETERANGAN
Baru
Perubahan
1 Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Memberikan landasan hukum atas gaji atau pendapat pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh.

DPRK    
2 Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, balita dan anak (KIBLA)

Mengatur tentang jaminan pelayanan KIBBLA, ASI dan Imunisasi, Lembaga Pelayanan KIBBLA, Pembinaan, pengawasan dan pelaporan

DPRK    
3 Pendidikan Aqidah akhlak bagi anak didik dan tenaga pendidik di Kota Banda Aceh

Mengatur tentang kewajiban bagi tenaga pendidikan dan akhlak islam bagi tenaga pendidik dan anak didik

DPRK    
4 Pemerintahan Gampong

Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur tentang Susunan Organisasi dan tugas pokok dan fungsi perangkat pemerintahan gampong.

DPRK    
5 Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengatru tentang perubahan terhadap mekanisme dan tata cara pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dan rancangan APBK.

  Walikota  
6 Pertanggung Jawaban APBK Tahun 2010

Mengesahkan laporan keuangan Pemerintah kota (Laporan realisasi APBK, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah tahun anggaran 2010 yang sudah diperiksa (diaudit) oleh BPK.

Walikota    
7 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2011

Perubahan terhadap Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

Walikota    
8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun  Anggaran 2012

Mengatur tentang pendapatan belanja dan pembiayaan

Walikota    
9 Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Meuraxa

Dasar Hukum adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1519/MENKES/2010 tentang Penetapan kelas RSUD Meuraxa Milik Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dan mengatur tentang peningkatan status RSUD dari kelas C menjadi B.

Walikota    
10 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Walikota    
11 Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Dasar hukum peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dam mengatur tentang peningkatan eselonering Satuan Polisi Pamong Praja dari kantor menjadi dinas

Walikota    
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar hukum Undang-undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan mengatur tentang pembentukan badan penaggulangan bencana, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, mekanisme penetapan anggota pengarah, satuan tugas dan eselonering.

Walikota    
13 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengatur tentang mekanisme pengelola barang milik daerah.

Walikota    
14 Pengelolaan Sampah

Dasar hukum  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur tentang mekanisme pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

Walikota    
15 Pembangunan dan Tata Kelola Kota berkeadilan gender

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan gender dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah. Mengatur tentang pelaksanaan pembangunan yang berspektif gender.

Walikota    
16 Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mengatur tarif, tata cara pemungutan administrasi pajak, sanksi.

Walikota    
17 Pajak Restoran Sda Walikota    
18 Pajak Hotel Sda Walikota    
19 Pajak Hiburan Sda Walikota    
20 Pajak Parkir Sda Walikota    
21 Pajak Penerangan Jalan

Perintah dari Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan materi Pokok Mengatur tentang tariff, Tata Cara Pemungutan Administrasi Pajak, Sanksi, dll

Walikota    
22
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Sda
Walikota
   
23
Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengatur tarif, tata cara pemungutan administrasi retribusi, sanksi.

Walikota
   
24
Retribusi rumah potong hewan
Sda
Walikota
   
25
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Sda
Walikota
   
26
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
Sda
Walikota
   
27
Retribusi parkir ditepi jalan umum
Sda
Walikota
   
28
Retribusi Izin Gangguan

Penggabungan materi retribusi izin gangguan dan retribusi izin tempat usaha

Walikota
   
29
Retribusi Terminal

Sda

Walikota
   
30
Retribusi Pengujian kendaraan bermotor

Sda

Walikota
   
31
Retribusi pelayanan pelabuhan
Sda
Walikota
   
32
Retribusi pelayanan Kesehatan

Sda

Walikota
   
33
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mengatur tarif, tata cara pemungutan administrasi retribusi, sanksi.

Walikota
   
34
Retribusi Izin Trayek
Sda
Walikota
   
35
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Sda
Walikota
   
36
Retribusi Tempat Pelelangan Hewan

Sda

Walikota
 

 

39
Retribusi Penggantian dan Penyedotan Kakus

Sda

Walikota