DAFTAR USULAN
PROGRAM LEGISLASI PRIORITAS TAHUN 2010

 

NO
JUDUL RANCANGAN QANUN
DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK STATUS DAN PENGUSUL KETERANGAN
Baru
Perubahan
1 Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan gampong

Perintah dari Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mengatur tentang penghapusan kelurahan, membentuk gampong mengatur pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian dan dokumen kelurahan

DPRK    
2 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencataan sipil, sanksi administratif

Walikota    
3 Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh

Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan lembaga keistimewaan sekretariat Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh. Mengatur tentang pembentukan sekretariat, kedudukan, tugas pokok dan fungsi kewenangan MPU, MAA, MPD dan BMK

Walikota    
4 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang perizinan

Walikota    
5 Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomr 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.Mengatur tentang perubahan terhadap mekanisme dan tata cara pembahasan kebijakan umum anggaran , dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dan rancangan APBK.

  Walikota  
6 Pemerintah Gampong

Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Mengatur tentang Susunan Organisasi dan tugas pokok dan fungsi perangkat pemerintahan gampong

DPRK    
7 Alokasi Dana Gampong

Mengatur tentang Alokasi, distribusi, pemanfaatan, tata cara penata usahaan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana gampong

DPRK    
8 Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Memberikan landasan hukum atas gaji atau pendapat pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh

DPRK    
9 Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengatur tarif, tata cara pemungutan administrasi pajak, sanksi

Walikota    
10 Pajak Hotel Sda Walikota    
11 Pajak Reklame Sda Walikota    
12 Pajak Hiburan Sda Walikota    
13 Pajak Sarang Burung Wallet Sda Walikota    
14 Pajak Parkir Sda Walikota    
15 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sda Walikota    
16 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengatur tarif, tata cara pemungutan administrasi retribusi, sanksi

Walikota    
17 Retribusi Rumah Potong Hewan Sda Walikota    
18 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sda Walikota    
19 Retribusi Pemindahan Hak Sewa/Pakai (Balik Nama Atas Bangunan) Sda Walikota    
20 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sda Walikota    
21 Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Sda Walikota    
22 Retribusi Izin Gangguan Penggabungan materi retribusi izin gangguan dan retribusi izin tempat usaha
Walikota
   
23 Retribusi Terminal
Sda
Walikota
   
24 Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor
Sda
Walikota
   
25 Retribusi Tempat Pelalangan Ikan
Sda
Walikota
   
26 Retribusi Tempat Tambat Boat
Sda
Walikota
   
27 Retribusi Pelayanan Pelabuhan
Sda
Walikota
   
28 Retribusi Pelayanan Kesehatan
Sda
Walikota
   
29 Retribusi penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.
Sda
Walikota
   
30 Pertanggung jawaban APBK Tahun 2009

Mengesahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Laporan realisasi APBK,Neraca, Laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah tahun anggaran 2009 yang sudah diperiksa (diaudit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Walikota
   
31 Perubahan APBK Tahun 2010 Perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan
Walikota
   
32 Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Balita Dan Anak(KIBLA)

Mengatur tentang jaminan pelayanan KIBBLA, Asi dan Imunisasi, Lembaga Pelayanan KIBBLA, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

DPRK
   
33 Pendidikan Akidah Akhlak Bagi Anak Didik Dan Tenaga Pendidik di Kota Banda Aceh

Mengatur tentang kewajiban bagi tenaga pendidikan dan akhlaq islam bagi tenaga pendidik dan anak didik.

DPRK
   
34 PD Pasar Atjeh Mengatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PD Pasar
Walikota
   
35 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 Mengatur tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan
Walikota
   
36 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh

Mengatur tentang tata cara penyertaan modal,sumber dana dan besarnya penyertaan modal, pembagian keuntungan dan pengawasan , pelaporan.

Walikota